Intimate.co.id|JAKARTA — Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti langkah awal Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto setelah dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
IPW menilai mutasi besar-besaran yang dilakukan hanya sehari setelah Suyudi dilantik lebih menyerupai regrouping atau penataan ulang kekuatan internal ketimbang konsolidasi organisasi dalam pengertian tradisional.
Sorotan tersebut muncul setelah Kapolri menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026 yang memuat mutasi dan rotasi terhadap 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen). Mutasi tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis di Mabes Polri dan 19 posisi Kapolda.
Dalam keterangan IPW, sejumlah simpul penting organisasi ikut berubah, mulai dari fungsi pengawasan, intelijen, reserse, pemeliharaan keamanan, sumber daya manusia hingga pendidikan dan kewilayahan.
“Ini bukan sekadar konsolidasi organisasi, tetapi regrouping sehaluan yang sangat terlihat sebagai gebrakan radikal,” demikian pandangan IPW dalam siaran persnya.
IPW mempersoalkan kecepatan perubahan tersebut karena terjadi hanya berselang satu hari setelah Suyudi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026.
Pelantikan Suyudi sebagai Kapolri memang berlangsung pada 1 Oktober 2026. Pada kesempatan yang sama, Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Dedi Prasetyo.
Menurut IPW, pola tersebut berbeda dengan tradisi konsolidasi yang dilakukan sejumlah Kapolri sebelumnya. Organisasi Polri yang memiliki struktur besar, menurut IPW, membutuhkan stabilitas internal, komunikasi, serta pendekatan yang akomodatif agar pergantian jabatan tidak menimbulkan friksi.
IPW kemudian membandingkannya dengan periode Jenderal Idham Azis.
Lembaga pemantau kepolisian itu menyebut Idham tidak langsung melakukan perubahan besar-besaran setelah dilantik sebagai Kapolri pada 2019. IPW menilai pendekatan tersebut lebih menekankan stabilitas dan kesinambungan organisasi.
Sementara itu, pola Jenderal Listyo Sigit Prabowo ketika mulai memimpin Polri juga dinilai tidak langsung berupa perombakan menyeluruh terhadap elite organisasi.
Listyo, menurut IPW, terlebih dahulu membangun legitimasi kelembagaan melalui agenda Presisi, pelayanan transparan, penegakan hukum berkeadilan, serta konsep polisi yang tegas tetapi humanis. Setelah itu, barulah dilakukan penataan sejumlah jabatan strategis.
Sorotan terhadap 88 Pati dan Pamen
Mutasi terbaru tersebut menjadi sorotan karena tidak hanya menyentuh pejabat Mabes Polri, tetapi juga struktur kewilayahan.
Polri menyebut mutasi itu merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, kebutuhan organisasi, dan penyegaran pelaksanaan tugas kepolisian. Dari 88 personel yang dimutasi, sebanyak 70 mendapat promosi atau menempati jabatan baru.
Sejumlah jabatan strategis Mabes Polri kini diisi pejabat baru. Di antaranya Komjen Pol. Asep Edi Suheri sebagai Irwasum, Irjen Pol. Dedy Kusuma Bakti sebagai Kabaintelkam, Irjen Pol. Asep Safrudin sebagai Kabareskrim, Irjen Pol. Hery Herjawan sebagai Kabaharkam, Irjen Pol. Rudi Darmoko sebagai Kalemdiklat, serta Irjen Pol. Andik Setiyono sebagai Astamarena.
Perubahan juga mencakup 19 posisi Kapolda.
Bagi IPW, skala perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pola pembinaan karier dan sistem merit dalam tubuh Polri. Terlebih, terdapat sejumlah perwira yang menurut IPW belum lama menduduki jabatan sebelumnya tetapi sudah kembali dimutasi.
IPW menilai mutasi semestinya ditempatkan sebagai tour of duty yang didasarkan pada kebutuhan organisasi dan merit system. Dengan demikian, pergantian jabatan tidak menimbulkan persepsi bahwa seorang perwira sedang “dimasukkan ke kotak” atau disingkirkan dari pusat kekuasaan organisasi.
Dugaan Ada Persiapan Sebelum Suyudi Dilantik
Pertanyaan lain yang diajukan IPW adalah bagaimana daftar mutasi dalam jumlah besar tersebut dapat disiapkan dalam waktu sangat singkat.
Menurut IPW, proses mutasi sebesar itu secara organisatoris membutuhkan persiapan. Karena itu, IPW menduga nama-nama pejabat yang akan mengisi posisi baru kemungkinan telah dipersiapkan sebelum Suyudi resmi dilantik.
IPW bahkan mengaitkannya dengan proses pergantian Kapolri yang berlangsung sangat cepat.
Presiden Prabowo Subianto mengangkat Suyudi sebagai calon Kapolri setelah Listyo Sigit mengakhiri masa tugasnya sebagai Kapolri. Pada 1 Oktober 2026, Suyudi kemudian resmi dilantik di Istana Negara.
Setelah itu, perubahan struktur Polri langsung bergulir melalui surat telegram mutasi tertanggal 2 Oktober 2026.
Bagi IPW, rangkaian waktu tersebut menjadi dasar pertanyaan apakah proses penyusunan struktur baru sudah berlangsung sebelum pergantian pucuk pimpinan Polri.
Namun, hal tersebut merupakan analisis dan dugaan IPW. Belum terdapat bukti publik yang membuktikan bahwa seluruh nama dalam mutasi tersebut telah diputuskan sebelum Suyudi resmi menjabat.
Sorotan terhadap “Gerbong” Listyo Sigit
IPW juga menyoroti bergesernya sejumlah pejabat yang sebelumnya berada pada posisi strategis di era Listyo Sigit.
Beberapa pejabat tersebut kini mendapatkan penugasan di luar struktur utama Polri, termasuk penugasan pada sejumlah lembaga pemerintah.
Dalam perspektif IPW, perubahan tersebut dapat dibaca sebagai pergeseran kekuatan internal tanpa harus mengubah pangkat maupun status kepangkatan para perwira.
IPW menggunakan istilah “gerbong Listyo Sigit” untuk menggambarkan kelompok pejabat yang dinilai memiliki kedekatan struktural dengan kepemimpinan sebelumnya.
Di sisi lain, mutasi perdana Suyudi juga membawa sejumlah nama dari luar struktur utama Polri, khususnya perwira yang sebelumnya bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Langkah tersebut dinilai IPW sebagai indikasi bahwa Kapolri baru sedang membangun konfigurasi personel yang berbeda dari periode sebelumnya.
Kekuatan Presiden Prabowo Ikut Disorot
IPW juga mengaitkan cepatnya perubahan tersebut dengan posisi Presiden Prabowo Subianto sebagai atasan langsung Kapolri dalam struktur ketatanegaraan.
Polri memang berada di bawah Presiden. Karena itu, menurut IPW, dukungan politik dan kelembagaan dari Presiden dapat menjadi salah satu faktor yang memberi ruang bagi Kapolri baru untuk melakukan perubahan organisasi secara cepat.
Namun, dugaan mengenai adanya “kekuatan politik” di balik mutasi tersebut tetap merupakan penilaian IPW, bukan fakta yang telah dibuktikan.
Pergantian Kapolri sendiri berlangsung relatif cepat. Setelah proses pencalonan, DPR memberikan persetujuan terhadap Suyudi, kemudian Presiden Prabowo melantiknya pada 1 Oktober 2026.
Kini, setelah pucuk pimpinan berganti, konfigurasi elite Polri pun berubah dalam waktu singkat.
IPW Ingatkan Jangan Ada “Gebrakan Radikal”
IPW pada akhirnya mengingatkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar perubahan organisasi tetap berpijak pada alasan objektif dan mekanisme pembinaan personel.
Menurut IPW, pergantian pejabat dapat dibenarkan apabila terdapat kebutuhan organisasi, pertimbangan merit, evaluasi kinerja, maupun persoalan etik dan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan melakukan gebrakan radikal kecuali ada alasan yang objektif dan kuat untuk mengganti atau mencopot anggota,” demikian garis besar sikap IPW.
Bagi IPW, soliditas Polri tidak hanya ditentukan oleh kemampuan seorang Kapolri mengendalikan struktur komando, tetapi juga oleh kemampuan menjaga rasa keadilan di antara para personel.
Sebab, mutasi pada akhirnya bukan sekadar perpindahan jabatan di atas kertas. Di dalam organisasi kepolisian, mutasi juga menyangkut karier, kepercayaan, loyalitas, serta keseimbangan antarkelompok di dalam tubuh institusi.
Dengan perubahan 88 Pati dan Pamen serta 19 Kapolda pada awal masa kepemimpinannya, Suyudi kini menghadapi pekerjaan lanjutan: membuktikan bahwa perubahan besar tersebut benar-benar menghasilkan organisasi yang lebih efektif, profesional, dan solid.
Pertanyaan publik pun kini bukan lagi sebatas siapa yang diganti dan siapa yang masuk, melainkan apa dasar keputusan tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap soliditas Polri ke depan.[]Foto : Istimewa.
Penulis : DaBon|Editor : Kelana Peterson
Kontributor : Intimate.co.id
