Intimate.co.id|JAKARTA — Harapan para dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk memiliki jalur karier yang lebih pasti mendapat angin segar. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Khusus PNS Dosen dari PPPK Dosen disambut sebagai momentum penting bagi masa depan dosen di Indonesia.
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia (DPP ADAPI) menilai regulasi tersebut tidak semata mengatur persoalan status kepegawaian. Lebih jauh, aturan itu dinilai membuka ruang bagi pengembangan karier dosen PPPK sekaligus memperkuat tata kelola sumber daya manusia di perguruan tinggi.
Dalam regulasi tersebut, kepastian status dan pengembangan karier dosen menjadi bagian penting untuk menjaga profesionalitas dan keberlanjutan. Pengadaan PNS dosen dari PPPK dosen juga ditempatkan dalam kerangka sistem merit dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, kinerja, prinsip nondiskriminasi, serta kepastian hukum.
Bagi ADAPI, poin tersebut menjadi penting karena dosen memiliki posisi strategis dalam kehidupan perguruan tinggi. Mereka tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan, tetapi juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Kepastian karier pun dinilai memiliki dampak yang lebih luas. Ketika dosen memperoleh jalur pengembangan profesi yang lebih jelas, perguruan tinggi turut mendapatkan fondasi sumber daya manusia yang lebih kuat.
Bukan Sekadar Ganti Status
ADAPI mengingatkan agar PP Nomor 26 Tahun 2026 tidak dipandang hanya sebagai jalan perubahan status dari PPPK menjadi PNS.
Makna kebijakan tersebut dinilai jauh lebih besar, yakni bentuk perhatian negara terhadap profesi dosen sekaligus penghargaan terhadap pengabdian para pendidik dan ilmuwan.
Menurut ADAPI, kepastian karier dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan motivasi, profesionalisme, produktivitas, dan keberlanjutan pengabdian dosen.
“PP Nomor 26 Tahun 2026 bukan sekadar lahirnya regulasi kepegawaian, tetapi momentum bersejarah bagi pendidikan tinggi Indonesia,” demikian sikap ADAPI.
Regulasi tersebut juga dianggap dapat menjawab sebagian persoalan struktural yang selama ini membayangi dosen PPPK, khususnya terkait kepastian pengembangan karier.
Hasil Perjuangan Panjang
Bagi ADAPI, terbitnya PP tersebut sekaligus menjadi penanda perjalanan panjang advokasi organisasi.
Berbagai komunikasi, dialog, konsolidasi, dan penyampaian aspirasi telah dilakukan dengan pendekatan konstitusional, akademik, dan kelembagaan.
Karena itu, ADAPI memberikan apresiasi kepada seluruh dosen PPPK yang selama proses tersebut tetap menjalankan tugas secara profesional, menjaga integritas akademik, dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
Namun, organisasi itu menegaskan bahwa pekerjaan belum selesai.
Lahirnya regulasi justru menjadi awal dari tahapan berikutnya, yakni memastikan implementasinya berlangsung secara objektif, transparan, adil, dan sesuai prinsip sistem merit.
ADAPI Siap Mengawal
DPP ADAPI juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran pemerintah atas terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2026.
ADAPI menilai kebijakan tersebut menunjukkan perhatian negara terhadap penguatan sumber daya manusia pendidikan tinggi dan masa depan dosen PPPK.
Ke depan, ADAPI menyatakan akan terus menjaga komunikasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mengawal pelaksanaan regulasi tersebut.
Prinsip merit, profesionalitas, objektivitas, nondiskriminasi, transparansi, dan kepastian hukum diharapkan menjadi pijakan utama dalam seluruh proses pengadaan PNS dosen dari PPPK dosen.
ADAPI pun mengajak para dosen PPPK menyambut kebijakan tersebut dengan tenang dan penuh rasa syukur.
Sebab, bagi organisasi itu, PP Nomor 26 Tahun 2026 bukan akhir perjuangan. Ini adalah pintu masuk menuju babak baru karier dosen yang lebih pasti, profesional, bermartabat, dan berkelanjutan.
