Intimate.co,id | Jakarta — Pernyataan Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan Pemilihan Umum (Pemilu) digelar lebih cepat dari 2029 mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garuda Asta Cita Nusantara (GAN).
Organisasi tersebut menyatakan akan membawa persoalan itu ke ranah hukum dengan melaporkan Budi Arie ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. GAN meminta aparat penegak hukum menguji secara objektif apakah pernyataan tersebut hanya merupakan analisis politik atau memiliki konsekuensi hukum tertentu.
Ketua Umum DPP GAN Muh. Burhanuddin mengatakan laporan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya tindak pidana. Menurut dia, keputusan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum.
“Kami melihat pernyataan tersebut perlu ditelaah secara serius. Kami tidak ingin mendahului proses hukum, tetapi kami meminta aparat penegak hukum memeriksa konteks, maksud, serta dampak dari pernyataan tersebut,” ujar Burhanuddin dalam konferensi pers di Kantor DPP GAN, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Burhanuddin mengatakan perhatian GAN bermula dari pernyataan Budi Arie dalam sebuah forum terbuka pada 24 Agustus 2026.
Forum tersebut, menurut Burhanuddin, dihadiri sejumlah tokoh dan masyarakat, antara lain Joko Widodo, Zulfan Lindan, HM Darmizal, Christoporus Suhadi, dan Budhius Maruf Piliang.
Dalam forum itu, Budi Arie disebut menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan Pemilu berlangsung sebelum 2029.
“Insting saya ini lebih cepat dari tahun 2029,” demikian pernyataan yang kemudian menjadi perhatian GAN.
Pernyataan tersebut selanjutnya beredar melalui berbagai pemberitaan media dan platform digital.
Bukan Ajakan Percepatan Pemilu
Budi Arie dalam kesempatan berbeda disebut telah memberikan penjelasan bahwa dirinya tidak menarik kembali pernyataan tersebut.
Namun, ia menegaskan bahwa pernyataannya merupakan analisis politik dan bukan ajakan kepada pihak tertentu untuk mempercepat pelaksanaan Pemilu.
“Saya enggak menarik pernyataan saya,” kata Budi Arie sebagaimana dikutip Burhanuddin.
Penjelasan tersebut menjadi salah satu bagian yang menurut GAN perlu diuji dalam konteks yang lebih utuh.
Burhanuddin mengatakan pihaknya tidak ingin membatasi kebebasan seseorang untuk menyampaikan pandangan politik. Akan tetapi, ia menilai pernyataan yang menyangkut perubahan fundamental dalam proses politik nasional perlu ditempatkan dalam perspektif ketatanegaraan dan hukum.
“Apakah pernyataan tersebut memenuhi unsur penghasutan atau tidak, itu bukan kewenangan kami untuk memutuskan. Itu kewenangan aparat penegak hukum,” ujarnya.
GAN Tekankan Koridor Konstitusi
Burhanuddin kemudian menyoroti mekanisme pergantian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Menurut dia, pemerintahan Republik Indonesia saat ini dipimpin Presiden Prabowo Subianto yang memperoleh legitimasi melalui mekanisme konstitusional.
Karena itu, setiap gagasan mengenai perubahan kekuasaan maupun penyelenggaraan Pemilu, kata Burhanuddin, harus tetap berada dalam koridor Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan.
“Prinsipnya, kami ingin demokrasi tetap berjalan dalam koridor konstitusi. Kalau ada pernyataan yang diduga mengarah pada tindakan di luar mekanisme tersebut, biarkan aparat penegak hukum yang menguji dan menentukan secara objektif,” katanya.
Jurnalis: KelanaPeterson Kontributor Intimate.co.id
