Intimate.co.id|JAKARTA-|Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai mengambil langkah nyata untuk mengakhiri praktik open dumping di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sistem pengelolaan sampah di kawasan tersebut kini bertransformasi menuju controlled landfill, sebuah metode yang dinilai lebih ramah lingkungan dan mampu menekan dampak pencemaran.
Tahap awal dimulai dengan penutupan dua zona aktif pembuangan sampah menggunakan media pelindung. Selanjutnya, area tersebut akan dipasang geomembrane, material khusus yang berfungsi mengurangi rembesan air lindi, mengendalikan emisi gas, sekaligus menekan bau yang selama ini menjadi keluhan masyarakat di sekitar TPST Bantargebang.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan implementasi awal controlled landfill telah dimulai sejak Jumat (17/7). Tim Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) melakukan pemasangan media penutup di bagian atas Zona 2 sebagai langkah awal transisi menuju sistem pengelolaan yang lebih modern.
“Media penutup ini berfungsi mengurangi bau, membantu mengendalikan emisi gas, serta meminimalkan terbentuknya air lindi akibat masuknya air hujan ke timbunan sampah,” ujar Dudi, Senin (20/7).
Dalam penerapannya, titik pembuangan sampah akan dipindahkan setiap tujuh hari. Area yang telah digunakan akan ditutup selama sepekan, sementara aktivitas pembuangan dialihkan ke lokasi lain yang telah disiapkan. Pola ini diyakini mampu menjaga kestabilan timbunan sampah sekaligus meningkatkan pengendalian dampak lingkungan selama masa transisi.
Setelah tahap penutupan area berjalan, Pemprov DKI akan melanjutkan pemasangan geomembrane secara bertahap di kawasan landfill. Material tersebut menjadi lapisan pelindung yang mendukung pengelolaan air lindi dan memperkuat standar operasional pengelolaan sampah.
Menariknya, percepatan program ini tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Pemprov DKI menggandeng sektor swasta melalui skema creative financing dengan memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sejumlah perusahaan telah menyatakan komitmennya untuk membantu penyediaan material sesuai standar teknis yang dibutuhkan.
Menurut Dudi, kolaborasi tersebut menjadi bukti bahwa penyelesaian persoalan sampah di Jakarta membutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Di sisi lain, Pemprov DKI juga terus mengajak masyarakat agar lebih disiplin memilah dan mengurangi sampah sejak dari sumber. Perbaikan sistem pengelolaan di hilir dinilai harus berjalan beriringan dengan perubahan perilaku di tingkat rumah tangga, kawasan permukiman, hingga pelaku usaha.
“Kami akan menjalankan setiap tahapan controlled landfill secara konsisten agar praktik open dumping dapat dihentikan secara bertahap. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis TPST Bantargebang dapat dikelola dengan standar yang semakin baik, aman bagi lingkungan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Dudi.|Foto : Dinas Kominfotik.
Penulis : DaBon|Editor : Kelana Peterson
Kontributor : Intimate.co.id
