Intimate.co.id|JAKARTA – Musisi sekaligus anggota DPR RI, Melly Goeslaw, mempertanyakan efektivitas perlindungan hak cipta di Indonesia. Ia menilai, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta tidak seharusnya terus bergantung pada keberanian pencipta atau pemegang hak untuk melapor.
Menurut Melly, ketika industri musik dan ekonomi digital berkembang semakin besar, negara perlu memiliki instrumen hukum yang memungkinkan aparat penegak hukum bertindak lebih proaktif, terutama terhadap pelanggaran yang bersifat masif dan melibatkan korporasi maupun platform digital.
“Apakah negara bergantung pada keberanian pencipta untuk mengadu? Padahal ini sudah jadi industri yang sangat besar?” ujar Melly dalam diskusi di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kuningan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Melly menyoroti mekanisme delik aduan yang selama ini berlaku dalam penanganan perkara hak cipta. Menurut dia, pencipta tidak semestinya dibebani seluruh tanggung jawab untuk memulai proses hukum, terlebih ketika karya mereka digunakan, disebarluaskan, bahkan dimonetisasi melalui platform digital tanpa sepengetahuan pemiliknya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Hermansyah Siregar, mengungkapkan pemerintah akan mengusulkan perubahan mekanisme penegakan hukum melalui konsep delik hybrid bersyarat dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Hak Cipta.
Skema tersebut tetap mempertahankan delik aduan untuk pelanggaran yang dapat diidentifikasi secara personal oleh pemilik hak. Namun, untuk pelanggaran yang bersifat masif, khususnya di ranah digital, berdampak terhadap perekonomian nasional, dan melibatkan korporasi, pemerintah mengusulkan penerapan delik biasa bersyarat.
“Kalau dahulu masih menggunakan rezim delik aduan, sekarang dengan adanya kemajuan teknologi dan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual, kejahatan yang bersifat masif perlu diatur sebagai delik biasa,” kata Hermansyah.
Ia menjelaskan, ketergantungan pada pengaduan pemilik hak selama ini menjadi salah satu kendala dalam penanganan pelanggaran hak cipta. Bahkan, upaya pemblokiran sekitar 1.000 situs pada 2025 masih menghadapi persoalan mekanisme pengaduan.
Lagu Melly Goeslaw Diklaim sebagai Karya Orang Lain
Persoalan semakin kompleks ketika pemanfaatan karya cipta bersinggungan dengan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Melly mengungkapkan pengalamannya ketika menemukan lagu ciptaannya, Apa Artinya Cinta, yang dinyanyikan bersama Ari Lasso pada 2005, beredar dalam versi AI dengan pencantuman nama pencipta berbeda.
Ia menyebut nama DJ Kia dan Giant Susanti tercantum sebagai pencipta dalam versi yang beredar tersebut.
Ketika menyampaikan keberatan kepada platform digital, Melly justru mendapat jawaban bahwa platform tidak mengetahui asal-usul karya yang diunggah pengguna.
“Ketika saya komplain ke platform tersebut, dibilangnya, ‘Kita enggak tahu, karena memang semua orang bisa meng-upload seperti itu. Apa dibenarkan kalau sebuah toko itu enggak tahu barangnya siapa yang dititipkan?” ungkapnya.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu persoalan yang menurut Melly perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan RUU Hak Cipta. Sebab, perkembangan AI membuka tantangan baru terkait penggunaan, pengolahan, dan penyebaran karya tanpa persetujuan pencipta.
Hermansyah mengatakan pemerintah juga memasukkan ketentuan mengenai tanggung jawab penyelenggara tempat perdagangan dan platform digital atau landlord liability.
Pengaturan tersebut mencakup kemungkinan pemberian sanksi administratif terhadap penyelenggara yang berulang kali membiarkan terjadinya pelanggaran hak cipta.
“Kita ketahui bahwa kejahatan tersebut juga berdampak terhadap perekonomian nasional dan bahkan dilakukan oleh korporasi. Oleh karena itu, dalam DIM pemerintah juga dimasukkan tanggung jawab penyelenggara tempat perdagangan atau landlord liability,” tegasnya.
Diskusi antara pemerintah dan DPR RI ini menjadi bagian dari penghimpunan masukan untuk menyempurnakan RUU Hak Cipta. Regulasi baru diharapkan mampu menjawab tantangan pemanfaatan karya di era digital, termasuk perkembangan teknologi AI, sekaligus memberikan kepastian perlindungan bagi pencipta dan pemegang hak.
Di sisi lain, DJKI mengingatkan pentingnya pencatatan ciptaan serta dokumentasi kepemilikan dan pemanfaatan karya sebagai penguatan bukti apabila terjadi sengketa atau pelanggaran.
Pemerintah juga menyampaikan bahwa pencatatan hak cipta akan digratiskan untuk seluruh karya. Informasi lebih lanjut mengenai layanan dan perlindungan hak cipta dapat diakses melalui situs resmi DJKI di dgip.go.id.[]
Pewarta : DaBon|Editor : Kelana Peterson
Kontributor : intimate.co.id
