Intimate.co.id|Jakarta — Sekelompok pencipta lagu, arranger, produser musik, dan pegiat hak cipta menggelar aksi damai di depan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Rabu (24/6), sebagai bentuk
dukungan terhadap proses Judicial Review atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun
2021 dan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 27 Tahun 2025 yang saat ini
sedang diperiksa oleh Majelis Hakim Agung.
Aksi unjuk rasa berlangsung sejak pukul 08.00-10.00 WIB, dengan peserta mengenakan
kemeja atau kaos warna hitam. “Sebagai pertanda duka kami,” kata Rento Saky, salah satu
peserta aksi.
Dalam aksi tersebut Ɵdak dilakukan orasi maupun pengerahan massa besar. Peserta hanya
membentangkan sejumlah banner yang berisi pesan-pesan moral dan hukum terkait
perlindungan hak ekonomi pencipta lagu di Indonesia.
Narasi banner itu, antara lain: “Hukum yang Sehat PasƟ Bisa Mengoreksi Regulasi yang
Menyimpang”, “Mahkamah Agung, Kembalikan”, “Negara harus Melindungi, Bukan
Mengambil Alih Hak Pencipta”, “Tegakkan UU Hak Cipta, Koreksi Permenkum No. 27/2025”.
Melalui aksi ini, para pencipta berharap Hakim Agung Mahkamah Agung berkenan
mengabulkan permohonan putusan (peƟ tum) mereka, antara lain: menghenƟ kan
pelaksanaan PP No. 56 Tahun 2021 dan Permenkum No. 27 Tahun 2025.
Para pemohon berpendapat bahwa sejumlah ketentuan dalam kedua peraturan itu
bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU Hak Cipta
mengamanatkan LMK (Lemaga Manajemen KolekƟ f) untuk melakukan penarikan,
penghimpuan, dan pendistribusian royalƟ .
Sedangkan PP No. 56 Tahun 2021 dan
Permenkum No. 27 Tahun 2025 mengalihkannya kepada LMKN (Lembaga Manajemen
KolekƟ f Nasional).
“Dampaknya sangat nyata, yaitu terganggunya tata kelola royalƟ yang telah dibangun selama
puluhan tahun,” jelas Ali Akbar, penanggung jawab aksi.
Gangguan itu, kata Ali, dapat dibukƟ kan melalui distribusi royalƟ saat ini. Sebelumsebelumnya, para pencipta menerima royalƟ Ɵ ga hingga lima kali dalam setahun.
Namun sejak perubahan tata kelola tersebut, frekuensi dan nilai distribusi royalƟ yang mereka
mengalami penurunan signifikan.
“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efekƟ vitas mekanisme penghimpunan dan
distribusi royalƟ yang saat ini dijalankan,” tegas Ali.
Melalui aksi ini, para pencipta berharap Mahkamah Agung memeriksa dan memutus perkara secara independen, objekƟ f, dan berdasarkan hukum yang berlaku. “Kami ingin hak ekonomi para pencipta terlindungi,” tutur Ali yang banyak berkarya bersama God Bless.
Jurnalis : Kelana Peterson
Kontributor Intimate.co.id
