Intimate.co.id|JAKARTA-|Pengelolaan sampah Jakarta memasuki babak baru. Mulai 1 Agustus 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meninggalkan pola lama kumpul-angkut-buang dan beralih ke sistem pilah-angkut-olah. Perubahan itu bukan sekadar mengganti istilah, melainkan mengubah cara ibu kota memperlakukan sampah: dipilah sejak dari sumber, diolah sedekat mungkin dengan tempat asalnya, dan hanya menyisakan residu untuk dikirim ke TPST Bantargebang.
Dari Kumpul-Buang ke Pilah-Olah, Jakarta Ubah Wajah Pengelolaan Sampah
Jakarta tengah menata ulang cara memandang sampah. Bukan lagi sekadar limbah yang harus segera diangkut dan dibuang, melainkan sumber daya yang dapat diolah kembali demi mengurangi beban lingkungan.
Komitmen itu ditegaskan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kamis (30/7). Mulai 1 Agustus 2026, seluruh sistem pengelolaan sampah di Jakarta resmi bergeser dari pola kumpul-angkut-buang menjadi pilah-angkut-olah.
Melalui kebijakan tersebut, sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang secara bertahap hanya berupa residu yang sudah tidak lagi dapat dimanfaatkan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Pemprov DKI Jakarta untuk mengakhiri praktik open dumping menuju target zero open dumping pada 2029.
“Setelah terbit Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026, terjadi perubahan mendasar. Kalau dulu kumpul-angkut-buang, sekarang menjadi pilah-angkut-olah. Mulai 1 Agustus 2026, sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang diarahkan hanya berupa residu,” ujar Pramono.
Transformasi tersebut diperkuat melalui optimalisasi TPS 3R Menteng Atas yang merupakan hasil kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan PT Morego Green Indonesia dan PT Metro Klina Intranusa melalui skema creative financing berbentuk joint operation. Berada di kawasan padat penduduk sekaligus pusat aktivitas ekonomi Setiabudi dan Kuningan, fasilitas ini memiliki kapasitas terpasang 25 ton sampah per hari dengan potensi pengembangan hingga 132 ton per hari.
Saat ini, volume sampah yang diolah baru berkisar 6-8 ton per hari. Karena itu, pemerintah membuka peluang bagi kawasan komersial, perkantoran, hotel, restoran, kafe, hingga perusahaan jasa angkut sampah untuk menyalurkan sampah terpilah ke fasilitas tersebut agar dapat diolah secara bertanggung jawab.
Pramono menilai keberhasilan perubahan sistem tidak mungkin dicapai tanpa keterlibatan seluruh pihak. Masyarakat didorong membiasakan memilah sampah sejak dari rumah, sementara sektor usaha diwajibkan mengelola sampah yang dihasilkannya secara mandiri.
Sebagai masa transisi sebelum fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan Refuse-Derived Fuel (RDF) beroperasi penuh, Pemprov DKI mengoptimalkan 29 TPS 3R yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta. Hingga kini, tingkat pemanfaatan fasilitas tersebut masih sekitar 21 persen sehingga ruang peningkatan kapasitas masih sangat besar.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan lahan seluas 40 hektare di Ciaingir, Banten, untuk memperkuat pengolahan sampah organik. Langkah tersebut melengkapi pembangunan tiga PLTSa, termasuk di Sunter, yang diproyeksikan mampu mengolah hingga 7.500 ton sampah per hari, serta fasilitas RDF di Rorotan dan Bantargebang.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberi ruang bagi praktik pembuangan sampah ilegal. Gubernur Pramono memerintahkan penindakan hukum terhadap perusahaan pengangkut sampah yang terbukti membuang limbah secara sembarangan.
Sementara itu, Chairman PT Morego Green Indonesia, Wing Indrasmoro, menyatakan kesiapan pihaknya mendukung transformasi tersebut melalui investasi teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemeliharaan fasilitas, serta penerapan standar operasional industri.
Ke depan, sekitar 80 persen sampah yang diolah TPS 3R Menteng Atas akan berasal dari kawasan komersial dan 20 persen dari permukiman. Dari total sampah yang masuk, sekitar 90 persen ditargetkan dapat diolah menjadi kompos dan RDF yang berpotensi ditingkatkan menjadi Solid Recovered Fuel (SRF), sedangkan hanya sekitar 10 persen yang menjadi residu untuk dikirim ke TPST Bantargebang.
Perubahan paradigma ini menandai upaya Jakarta menggeser orientasi pengelolaan sampah dari sekadar membuang menjadi memanfaatkan. Jika kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat berjalan konsisten, tumpukan sampah yang selama ini menjadi persoalan tahunan dapat berubah menjadi sumber energi sekaligus bahan baku ekonomi sirkular.|Foto : Dinas Kominfotik.
Penulis : DaBon|Editor : Kelana Peterson
Kontributor : Intimate.co.id
