Intimate.co,id | JAKARTA – Pemerintah mulai menyusun Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat (DBPM) sebagai kerangka untuk menyelaraskan kebijakan dan program lintas sektor dalam meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat. Penyusunan desain besar tersebut menjadi salah satu agenda strategis dalam transformasi pemberdayaan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
Agenda itu mengemuka dalam Dialog Nasional Pemberdayaan bertema Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar di Ruang Heritage, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Rabu (14/10).
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, pembangunan perlu mengubah orientasinya dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, bukan sekadar penerima manfaat program pemerintah.
“Setiap rupiah dari APBN yang dikeluarkan hendaknya menjadi pemberdayaan masyarakat. Saatnya masyarakat dan kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin, menjadi pelaku pembangunan,” kata Muhaimin.
Ia juga mengingatkan kementerian dan lembaga agar tidak mengurangi anggaran pemberdayaan dengan alasan efisiensi. Menurut Muhaimin, pemberdayaan merupakan bagian penting dari upaya membangun masyarakat yang mandiri, berdaya, dan sejahtera.
Transformasi tersebut membutuhkan keterpaduan kebijakan, program, dan sumber daya lintas kementerian dan lembaga, sekaligus keterlibatan aktif pemerintah daerah serta unsur masyarakat.
Melalui DBPM, pemerintah diharapkan memiliki acuan bersama untuk menyelaraskan arah kebijakan, memperjelas peran setiap pemangku kepentingan, dan memperkuat koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan.
Dialog nasional itu turut dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian, yakni Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.
Dalam kegiatan tersebut, hasil kajian pemberdayaan sosial dan ekonomi disampaikan melalui penyerahan Buku Seri Kajian Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi. Pemerintah juga meluncurkan Potret Rencana Kebijakan DBPM dan meresmikan dimulainya proses penyusunan desain besar tersebut.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud menerima buku kajian tersebut dari Muhaimin untuk mewakili Menteri Dalam Negeri.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Dialog Interaktif Nasional Kebangsaan yang melibatkan perwakilan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Pembahasan mencakup percepatan pembangunan daerah tertinggal, perspektif gender, pemberdayaan sosial, serta penguatan ekosistem komunitas perempuan kepala keluarga.
Melalui koordinasi lintas sektor dan penyusunan DBPM, pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Jurnalis: KelanaPeterson Kontributor Intimate.co.id
