Intimate.co.id|JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.
KPK menyatakan akan mempelajari temuan tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan jasa tersebut.
“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.
Budi menegaskan, KPK juga perlu memastikan apakah persoalan tersebut masuk dalam kewenangan lembaga antirasuah sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
“Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak? Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak,” ujarnya.
Terkait dugaan konflik kepentingan, KPK meminta kementerian terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa.
Evaluasi tersebut, kata Budi, harus mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pengadaan.
“Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya,” jelasnya.
ICW Soroti Delapan Paket Pengadaan
Sebelumnya, ICW pada 9 November 2026 mengungkapkan adanya delapan paket pengadaan jasa influencer di dua kementerian sepanjang 2024-2026.
Rinciannya, lima paket pengadaan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta tiga paket pengadaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama 2025-2026.
Total nilai kontrak dari delapan paket tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar. ICW menyebut PT Rans Animasi Indonesia sebagai penyedia jasa dalam pengadaan tersebut.
Layanan yang diberikan mencakup publikasi konten melalui Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment. Kerja sama itu juga mencakup kehadiran Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni berinisial RA dalam sejumlah kegiatan kementerian.
ICW menduga pola pengadaan tersebut mengarah pada satu penyedia jasa sehingga berpotensi membatasi kesempatan penyedia lain untuk mengikuti persaingan.
Selain itu, ICW menyoroti kemungkinan konflik kepentingan karena RA merupakan pejabat publik sekaligus figur yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan penyedia jasa tersebut.
RANS: Pengadaan Dilakukan Secara Profesional
Di sisi lain, PT Rans Entertainment Indonesia dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), 10 November 2026, menyatakan seluruh kerja sama RANS maupun anak usahanya dengan pemerintah dilakukan secara profesional.
Perusahaan menyebut proses kerja sama dilakukan melalui platform pengadaan pemerintah seperti Inaproc.id maupun e-Katalog yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
RANS juga menyatakan selalu mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan instansi terkait sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas.
Terkait nilai Rp14,7 miliar yang menjadi sorotan, RANS menjelaskan angka tersebut mengacu pada commercial rate card yang berlaku bagi klien perusahaan.
Menurut perusahaan, nilai tersebut tidak hanya mencakup biaya publikasi di media sosial, tetapi juga produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, serta berbagai aktivitas promosi lainnya.
RANS mengaku memahami perhatian publik mengenai potensi konflik kepentingan yang dikaitkan dengan RA, yang disebut sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana kementerian terkait mengevaluasi proses pengadaan tersebut dan apakah KPK menemukan indikasi pelanggaran hukum.
Sebab, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut besarnya anggaran promosi, melainkan juga menyangkut transparansi pengadaan, persaingan usaha yang sehat, serta batas antara kepentingan bisnis dan jabatan publik.[]Foto : Istimewa.
Pewarta : DaBon|Editor : Kelana Peterson
Kontributor : Intimate.co.id
