Intimate.co.id|JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan, kewenangan penegakan hukum tidak boleh dijalankan di luar batas aturan. Kepercayaan publik terhadap Polri, menurutnya, tidak dibangun dengan menutupi kesalahan, tetapi melalui keberanian mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan, termasuk ketika dugaan pelanggaran melibatkan orang dalam institusi sendiri.
Penegasan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Dalam kesempatan itu, Kapolri memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik yang ditangani Bareskrim Polri.
“Kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa,” ujar Suyudi.
Ia menekankan, ketegasan aparat harus tetap berlandaskan kebenaran, sementara setiap penggunaan kewenangan wajib berada dalam koridor hukum.
Dalam perkara tersebut, penyidik Bareskrim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, SU, EH, dan AS. Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian peristiwa yang tengah diselidiki.
Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa melalui prosedur permohonan resmi dari penyidik.
Penyidik juga mendalami dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenLink X (PLX) pada Oktober 2026. Selain itu, turut diselidiki dugaan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah tersebut.
Dugaan penyimpangan dalam perkara ini meliputi pemberian perintah penyadapan tanpa surat permohonan penyidik, pemasukan nomor target ke dalam sistem tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan, hingga penghapusan data elektronik.
Untuk mengungkap perkara tersebut, Bareskrim telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli, termasuk ahli teknologi informasi dan ahli pidana. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa telepon genggam, perangkat penyimpanan data, komputer, laptop, dokumen, serta log aktivitas penyadapan.
Kapolri memastikan seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Menurutnya, kehormatan institusi kepolisian tidak diukur dari kemampuan melindungi kepentingan tertentu, melainkan dari keberanian menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu.
“Kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran, bukan dengan melindungi kepentingan, melainkan dengan menjaga keadilan,” tegasnya.
Suyudi juga mengapresiasi pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI atas perhatian, masukan, serta pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap tugas Polri. Ia menilai pengawasan merupakan bagian penting untuk memastikan kewenangan kepolisian tidak menyimpang dari ketentuan hukum.
“Hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama,” tandasnya.
Selain perkara penyadapan, Kapolri mengungkapkan bahwa Polri juga tengah melakukan penyelidikan terpisah terkait dugaan tindak pidana makar.
Namun, ia mengingatkan agar temuan dalam perkara penyadapan tidak serta-merta dikaitkan dengan dugaan makar. Kedua perkara tersebut memiliki proses pendalaman dan pembuktian hukum masing-masing.
Menutup pemaparannya, Suyudi mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Kekuasaan, kata dia, bukanlah ukuran utama pengabdian seorang pejabat, melainkan sejauh mana komitmen menjaga kebenaran dan keadilan.
“Sejarah tidak akan mengenang seberapa besar kekuasaan yang pernah kita genggam, melainkan seberapa teguh kita menjaga kebenaran dan keadilan. Sebab, jabatan akan berakhir, kewenangan akan berlalu, namun jejak pengabdian akan tetap tinggal,” pungkasnya.[*]
Pewarta : DaBon|Editor : Kelana Peterson
Kontributor : Intimate.co.id
