Intimate.co.id|PALEMBANG – Dalam upaya memperkuat pemenuhan hak-hak hukum bagi tahanan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sumatera Selatan menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi Pendampingan Litigasi bagi Tahanan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Firma Hukum, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan tersebut diikuti oleh perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Sumatera Selatan, khususnya petugas yang membidangi pelayanan tahanan.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan setiap tahanan mendapatkan akses terhadap bantuan dan pendampingan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, fasilitasi ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman petugas mengenai mekanisme pendampingan litigasi serta memperkuat koordinasi antara jajaran Pemasyarakatan dengan LBH dan Firma Hukum.
Kepala Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan, Dr. Gun Gun Gunawan, melalui kegiatan tersebut mendorong penguatan kualitas pelayanan tahanan yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan tugas pemasyarakatan, tetapi juga menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan.
Dalam kegiatan tersebut, hadir dua narasumber dari Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan, yakni Asnedi dan Rinaldi Wijaya.
Keduanya menyampaikan materi terkait mekanisme fasilitasi pendampingan litigasi oleh LBH dan Firma Hukum, termasuk penguatan pemahaman petugas dalam memberikan pelayanan serta memfasilitasi kebutuhan bantuan hukum bagi tahanan.
Kegiatan juga diisi dengan diskusi dan tanya jawab yang memberikan ruang bagi para peserta untuk menyampaikan berbagai persoalan dan tantangan dalam pelaksanaan fasilitasi pendampingan hukum di masing-masing UPT Pemasyarakatan.
Ketua Panitia, Mishbahuddin, turut berperan dalam menyukseskan pelaksanaan kegiatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas jajaran Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan humanis.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan menegaskan bahwa akses terhadap bantuan hukum merupakan bagian penting dari pemenuhan hak tahanan.
Oleh karena itu, jajaran Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam memfasilitasi akses tersebut melalui koordinasi dan sinergi dengan LBH maupun Firma Hukum.
Langkah ini sekaligus mendukung arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bawah kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.
Dengan adanya penguatan fasilitasi pendampingan litigasi ini, diharapkan seluruh UPT Pemasyarakatan di Sumatera Selatan semakin optimal dalam memastikan terpenuhinya hak-hak hukum tahanan, sehingga pelayanan Pemasyarakatan dapat berjalan secara berkeadilan dan memberikan kepastian perlindungan hukum bagi setiap warga binaan maupun tahanan.
Jurnalis : Fiki
Kontributor Intimate.co.id
