Intimate.co.id | Jakarta — Penunjukan AKBP Morry Ermond sebagai Komisaris Utama PT Pertamina EP dalam jajaran baru Direksi dan Dewan Komisaris kembali menyita perhatian publik. Pertamina EP, sebagai anak usaha PT Pertamina (Persero), memegang peran strategis dalam pengelolaan aset hulu minyak dan gas bumi di sejumlah wilayah vital, mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Blok Natuna.
Sorotan muncul seiring latar belakang Morry Ermond sebagai perwira menengah Polri yang dipercaya mengisi posisi strategis di perusahaan negara. Menanggapi hal tersebut, pemerintah menegaskan bahwa proses pengangkatan telah dilakukan secara sah, melalui mekanisme resmi, dan berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam konteks serupa sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pernah menekankan bahwa penunjukan pejabat di lingkungan BUMN merupakan kewenangan konstitusional Presiden. Kebijakan tersebut, kata dia, telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Negara.
“Setiap kebijakan diambil berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Pemerintah selalu mengedepankan kepentingan terbaik dalam memperkuat tata kelola perusahaan negara,” ujar Meutya Hafid dalam pernyataannya.
Penunjukan komisaris BUMN, termasuk di Pertamina EP, dinilai sebagai langkah strategis yang mempertimbangkan integritas, rekam jejak, serta kebutuhan penguatan fungsi pengawasan korporasi. Pemerintah juga mengimbau agar kritik yang berkembang disikapi secara proporsional sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
Sejalan dengan itu, pejabat internal Dewan Komisaris Pertamina EP menegaskan bahwa seluruh tahapan pengangkatan telah dilalui sesuai prosedur yang berlaku.
“Negara tetap berkomitmen menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Semua tahapan telah sesuai hukum dan mekanisme yang ditetapkan,” ujarnya kepada awak media, Jumat (12/12/2025).
Dengan formasi komisaris baru tersebut, pemerintah berharap Pertamina EP mampu memperkuat perannya dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kompleksitas kebutuhan energi.
Sejumlah sumber internal Pertamina EP juga menilai kehadiran Morry Ermond memberikan dampak positif bagi transformasi tata kelola perusahaan. Ia disebut aktif mendorong komunikasi terbuka, penguatan pengawasan, serta transparansi dalam pengambilan keputusan strategis.
“Beliau komunikatif dan memahami dinamika sektor hulu migas. Sejauh ini tidak ada kebijakan yang merugikan perusahaan,” ujar salah satu pejabat internal yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, analis intelijen dan keamanan Dr. Ngasiman Djoyonegoro menilai penunjukan AKBP Morry Ermond tidak perlu dipersoalkan. Menurutnya, yang bersangkutan telah tidak aktif dalam struktur Polri atau telah mengajukan pensiun dini.
Ia juga menilai rencana aksi unjuk rasa yang dijadwalkan pada Jumat, 12 Desember 2025, dengan jumlah massa terbatas, tidak mencerminkan kondisi objektif di internal perusahaan. Proses pengangkatan komisaris BUMN, kata dia, telah melalui mekanisme formal dan audit kompetensi.
“Evaluasi adalah hak publik, namun harus berbasis data yang utuh. Jika ada keberatan, seharusnya disampaikan melalui kanal resmi, bukan hanya aksi simbolik,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar kantor Pertamina EP terpantau kondusif. Aparat keamanan bersiaga guna memastikan aktivitas operasional perusahaan tetap berjalan normal.
Penulis: kelana Peterson
Kontributor: Intimate.co.id
