Intimate.co,id | Bali – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali yang digelar secara daring, Senin (4/5/2026).
Kegiatan ini dihadiri Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Rendy Jaya Laksamana. Rakortekrenbang dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra.
Dalam forum tersebut, Rendy menegaskan bahwa Rakortekrenbang menjadi langkah penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan pusat dan daerah, khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
“Rakortekrenbang menjadi momentum penting untuk memastikan arah kebijakan pusat dapat diinternalisasi dan diakomodasi secara optimal dalam dokumen perencanaan daerah,” ujar Rendy.
Ia menjelaskan, pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri terkait penyelenggaraan Rakortekrenbang di tingkat daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, kinerja pembangunan Provinsi Bali tercatat lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,95 persen, melampaui nasional sebesar 5,1 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Bali berada di angka 1,58 persen, jauh lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 4,76 persen. Sementara tingkat kemiskinan tercatat 3,72 persen, di bawah rata-rata nasional 8,47 persen.
Meski demikian, Rendy mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas hidup, serta pemerataan pembangunan.
Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa seluruh kabupaten/kota di Bali telah menyelesaikan RPJMD dan menetapkan Peraturan Daerah masing-masing. Namun, alokasi anggaran dalam RKPD 2026 Provinsi Bali masih didominasi kegiatan penunjang.
“Sementara di kabupaten/kota, anggaran sudah lebih banyak diarahkan pada layanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, telah disepakati 126 indikator outcome Prioritas Nasional (ProSN) serta 83 subkegiatan yang mendukung agenda pembangunan nasional (Astacita).
Pemda di Bali pun diharapkan dapat memastikan RKPD 2027 selaras dengan RPJMD 2025–2029, RKP 2027, serta kebijakan nasional yang terus berkembang.
Rakortekrenbang Daerah Provinsi Bali dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 4 hingga 7 Mei 2026. Hasil kegiatan ini nantinya akan dituangkan dalam berita acara yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Jurnalis: Kelana Peterson
Kontributor Intimate.co.id
