Intimate.co,id | Jakarta — Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW) mengingatkan potensi tantangan dalam pelaksanaan program 1,35 juta sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro kecil (UMK), terutama dari sisi keamanan digital.
Chairman IBSW, Nova Andika, mengungkapkan adanya percobaan peretasan terhadap salah satu situs milik Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yakni portal layanan lembaga halal.
Meski demikian, ia memastikan gangguan tersebut tidak berdampak pada sistem utama maupun layanan publik.
“Yang terdampak hanya tampilan depan, sementara sistem internal tetap aman dan pelayanan berjalan normal,” ujarnya.
Nova menilai, serangan digital semacam ini berpotensi menjadi bagian dari upaya menghambat program strategis pemerintah, khususnya dalam percepatan sertifikasi halal nasional.
Program sertifikasi halal gratis sendiri dinilai memiliki peran penting dalam mendukung target implementasi kewajiban halal nasional pada 2026, sekaligus mendorong pelaku UMK untuk naik kelas hingga mampu bersaing di pasar global.
IBSW mengapresiasi langkah cepat BPJPH dalam menangani gangguan tersebut. Namun, mereka menekankan perlunya penguatan sistem keamanan siber serta koordinasi lintas lembaga guna mencegah celah serangan di masa mendatang.
Selain itu, Nova juga menyoroti peran Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, yang dinilai konsisten dalam mengawal kebijakan sertifikasi halal di tengah berbagai dinamika.
Menurutnya, menjelang target implementasi kewajiban halal nasional, stabilitas sistem digital menjadi faktor kunci keberhasilan program.
“Program ini adalah kepentingan nasional yang harus dijaga dari berbagai bentuk gangguan, baik narasi maupun serangan siber,” ujarnya.
Jurnalis: Kelana Peterson
Kontributor Intimate.co.id
